JAKARTA - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) belakangan kian marak.Tak jarang aksi
demonstrasi berujung bentrok dengan aparat Kepolisian.
Politikus
Partai Demokrat, Wawan Setiawan tidak mempermasalahkan soal aksi
penolakan kenaikan harga BBM, asalkan tidak mengganggu kepentingan umum.
"Saya
rasa ini era berdemokrasi, jadi siapa saja berhak menyalurkan
pendapatnya asalkan dengan koridor yang positif dan baik, seperti tidak
menganggu kepentingan umum dan fasiltas negara yakni pemerintah daerah,"
kata Wawan Setiawan, dalam keterangannya, Sabtu (15/6/2013).
Pria
yang menjabat Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan
ini juga akan memantau perkembangan di daerahnya mengenai penolakan
kenaikan BBM.
Disisi lain, partainya akan mengintruksikan fraksi
di DPRD agar ikut memantau dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai
alasan pemerintah menaikan harga BBM.
"Tentunya kader Demokrat
akan mengikuti garis partai, terlebih kepala negara adalah Ketua Umum
Partai Demokrat sehingga wajib kader Demokrat khususnya yang duduk di
DPRD mengawal kebijakan pemerintah dan menjelaskan kepada masyarakan
alasan kenaikan BBM tersebut," ungkapnya.
Selain itu kata dia,
tugas kader Demokrat juga diwajibkan mengawal rencana program pemerintah
mengenai kompensasi bantuan untuk rakyat dari dampak kenaikan BBM yakni
program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mencapai
total dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi Rp27,9 triliun.
Adapun
dana sebesar akan dikucurkan dengan berbagai program seperti program
perlindungan sosial terdiri dari program bantuan siswa miskin Rp7,5
triliun, program keluarga harapan Rp700 miliar, subsidi pangan atau
beras untuk rakyat miskin Rp4,3 triliun. Sementara dana pelaksanaan
program khusus terdiri BLSM selama empat bulan sebesar Rp9,3 triliun dan
dana infrastruktur dasar Rp6 triliun.
"Kita akan kawal terus
kebijakan pemerintah pusat baik kenaikan BBM maupun kompensasi yang
diberikan pemerintah untuk rakyat," kata Wawan kembali.
Politisi
asal Serpong ini berharap masyarakat yang hendak berdemo tidak anarkis
sesuai dengan jalur koridor yang positif. "Kita harapkan bahwa Tangsel
tetap aman, walaupun berdekatan dengan Kota Jakarta. Dengan begitu
Tangsel tetap banyak diminati para investor dan tertib," harapnya.
Mengenai
kepala daerah Solo yang ikut dengan masyarakat untuk berdemo, Wawan
kembali menyeruk agar Wali Kota Tangsel tidak ikut-kutan turun ke jalan
berdemo. "Seharusnya kepala daerah ikut kebijakan pemerintah, jadi Wali
Kota Tangsel jangan ikut-ikutan. Dan kita harapkan wali kota dan
jajarannya ikut memantau saja agar demo tetap berjalan dengan baik,"
tegasnya.
Sumber
http://news.okezone.com/

Tidak ada komentar:
Posting Komentar